SBY: "I Always Trust You All" ”Selain itu, Presiden Yudhoyono juga berpesan agar Satgas bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya mengingat Satgas sendiri sebenarnya hanya membantu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya agar pemberantasan korupsi berjalan efektif,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha seusai pertemuan tertutup untuk pers itu.
Sebelumnya, seusai dijatuhi vonis tujuh tahun penjara, terdakwa Gayus Tambunan menyerang balik Satgas dengan berbagai tuduhan. Serangan Gayus terhadap Satgas ini kemudian disambut sejumlah politisi di DPR untuk membubarkan Satgas. Satgas dibentuk Presiden Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009.
Dalam pertemuan itu, menurut Julian, Satgas dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono beserta lima anggota Satgas. Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto berhalangan hadir karena sedang berada di Amerika Serikat. Presiden Yudhoyono didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; Menteri Keuangan Agus Martowardojo; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Menurut Julian, apa yang disampaikan Satgas kepada Presiden Yudhoyono hampir sama dengan apa yang dijelaskan kepada pers saat memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Gayus yang telah divonis tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu. ”Mereka juga melaporkan bahwa mereka sudah memverifikasi tuduhan Gayus yang tidak benar itu,” ujar Julian.
Seusai mendengarkan vonis, Gayus menumpahkan kekesalannya kepada anggota Satgas, seperti Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein. Gayus menuding Satgas telah memanfaatkan kasusnya untuk kepentingan politik, terutama soal asal-usul uangnya (Kompas, 20/1/2011). ”I always trust you all”
Sekretaris Satgas Denny Indrayana mengungkapkan, Satgas dipanggil Presiden untuk memberikan penjelasan tuduhan Gayus pascaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. ”Presiden menerima penjelasan dan klarifikasi kami. Presiden menegaskan kembali kepercayaan dan dukungannya terhadap Satgas,” kata Denny.
Menurut Denny, Presiden Yudhoyono juga menegaskan ulang bahwa Satgas bergerak murni di ranah hukum dan bukan ranah politik. ”Presiden juga selalu mendukung misi dan tugas Satgas dalam pemberantasan mafia hukum,” ujarnya.
Tentang laporan tertulis yang disampaikan Satgas, Denny mengaku Presiden bisa menerima baik laporan tertulis Satgas. ”Atas penjelasan Satgas, Presiden mengatakan, "I always trust you all (saya selalu memercayai kalian semua),” ungkap Denny.
Lebih jauh Julian mengatakan, Presiden juga mengingatkan bahwa Satgas bersifat tidak permanen. ”Oleh sebab itu, apabila aparat penegak hukum sudah berjalan efektif, maka sesuai Keputusan Presiden tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, lembaga tersebut nantinya tidak diperlukan lagi,” katanya.
Secara terpisah, Wakil Presiden Boediono menegaskan, dia siap dan berusaha menjalankan tugas seoptimal mungkin untuk membantu melakukan koordinasi dan pengawasan bagi penuntasan kasus Gayus Tambunan.
”Kemarin (dalam sidang kabinet paripurna), memang, dalam kasus Gayus, saya juga diminta ikut mengoordinasi. Saya akan jalankan tugas itu dengan baik sesuai dengan amanah itu,” kata Boediono saat menjawab pers di pesawat Fokker dalam penerbangan Palembang, Sumatera Selatan, menuju Provinsi Bangka Belitung, Sabtu.
Menurut Wapres, tugas itu tak akan menjadi masalah jika dia dan semua pihak mempunyai komitmen dan pegangan yang sama sesuai dengan amanah tugas Presiden. ”Saya tidak tahu, kalau nantinya ada hal yang rumit, tentu akan saya laporkan kembali kepada Presiden. Sebab, kita semua ini, kan, hanya membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan sesuai dengan UUD 1945,” ujarnya.
Peneliti Center for Strategic and International Studies, J Kristiadi, dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, mengingatkan, jika pemerintah membongkar mafia pajak, justru akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau penyimpangan tidak diungkap secara terbuka, hal itu berarti menutup kesalahan dengan kesalahan. (HAR/FER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar